Cara Menambah KBLI pada PT di Bandung: Panduan 6 Langkah Sesuai KBLI 2025

Pengertian KBLI dan fungsinya untuk NIB dan perizinan berbasis risiko

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem kode yang mengklasifikasikan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap kode dilengkapi uraian kegiatan yang menjadi rujukan di beberapa dokumen legalitas:

• Akta pendirian dan anggaran dasar: kode KBLI tercantum di pasal maksud dan tujuan (Pasal 3).

• NIB (Nomor Induk Berusaha): kode KBLI di OSS menentukan kegiatan usaha apa saja yang sah dijalankan PT.

• Perizinan berusaha berbasis risiko: tingkat risiko sebuah KBLI menentukan apakah PT cukup memiliki NIB atau juga perlu sertifikat standar atau izin.

• Kesesuaian ruang: KBLI dinilai terhadap RDTR dan zonasi di lokasi usaha.

Jadi menambah KBLI bukan urusan administratif semata. Ia menentukan legalitas kegiatan usaha baru PT Anda.

Tanda PT perlu menambah KBLI

Menambah KBLI pada PT biasanya diperlukan ketika:

• Membuka lini usaha baru. Misalnya PT konveksi di Bandung yang mulai berjualan online, atau PT jasa kreatif yang menambah kegiatan perdagangan.

• Persyaratan tender atau kontrak. Klien, vendor, atau pengadaan mensyaratkan KBLI tertentu di NIB atau akta.

• Kegiatan riil belum tercakup. Aktivitas usaha sudah berjalan, tetapi kodenya belum ada di akta dan OSS.

• Kebutuhan izin sektor tertentu. Perizinan di bidang perdagangan, konstruksi, atau jasa tertentu mensyaratkan KBLI yang relevan.

Menjalankan kegiatan usaha di luar KBLI yang terdaftar berisiko menyulitkan pengurusan izin, pembukaan rekening, kerja sama bisnis, hingga pemeriksaan legalitas.

Kabar terbaru: KBLI 2025 berlaku sejak 15 Juni 2026 di AHU dan OSS

Sejak 15 Juni 2026, pendirian PT dan permohonan perubahan anggaran dasar wajib memakai kode dan uraian KBLI 2025. Perlu dibedakan dua kondisi:

Artinya, cara menambah KBLI pada PT tetap melalui perubahan anggaran dasar, hanya kini dengan kode KBLI 2025.

Cara menambah KBLI pada PT dilakukan dengan menggelar RUPS, membuat akta perubahan di notaris, mengajukan persetujuan ke Kementerian Hukum lewat AHU Online, lalu memperbarui KBLI dan NIB di OSS. Berikut rinciannya.

Langkah 1: Tentukan kode KBLI yang tepat

Pemilihan kode adalah tahap yang paling sering salah. Lakukan hal berikut:

1. Uraikan kegiatan usaha baru secara spesifik: apa yang dijual atau dikerjakan, kepada siapa, dan dengan model apa (produksi, perdagangan, jasa).

2. Cocokkan dengan KBLI 2025 (rujukan resmi disusun BPS), bukan daftar kode lama.

3. Periksa tingkat risiko kode tersebut di OSS untuk mengetahui izin yang menyertainya.

4. Pastikan kode sesuai RDTR lokasi usaha, karena zonasi berbeda di tiap wilayah Bandung Raya.

5. Pilih sekaligus semua kode yang direncanakan dalam waktu dekat agar tidak mengulang perubahan akta.

Langkah 2: Adakan RUPS dan ambil keputusan pemegang saham

Penambahan kegiatan usaha mengubah maksud dan tujuan PT, sehingga harus disetujui pemegang saham. Hasilnya dituangkan dalam keputusan RUPS (atau keputusan sirkuler sesuai anggaran dasar) yang memuat persetujuan penambahan KBLI dan pemberian kuasa kepada pengurus atau notaris untuk mengurus perubahannya. Pastikan kuorum dan mekanisme pengambilan keputusan mengikuti anggaran dasar PT Anda.

Langkah 3: Buat akta perubahan di notaris

Notaris menyusun akta perubahan anggaran dasar yang mengubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Yang perlu diperhatikan:

• Kode dan uraian kegiatan harus persis mengikuti KBLI 2025.

• Perubahan anggaran dasar dimuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia.

• Selama di notaris, sekalian periksa apakah modal dasar dan modal disetor masih relevan dengan kegiatan usaha baru.

Untuk PT di Bandung dan sekitarnya, pilih notaris yang berpengalaman menangani perubahan kegiatan usaha di sistem AHU terbaru.

Langkah 4: Ajukan persetujuan ke Kemenkum lewat AHU Online, hingga terbit SK

Berdasarkan Pasal 21 UU PT No. 40 Tahun 2007, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha memerlukan persetujuan Menteri Hukum. Notaris mengajukan permohonan melalui AHU Online (ahu.go.id). Setelah disetujui, diterbitkan SK persetujuan perubahan anggaran dasar yang menjadi bukti sahnya penambahan KBLI di tingkat badan hukum. Tarif PNBP dan persyaratan terkini dapat dicek langsung di laman resmi AHU dan Kemenkum.

Langkah 5: Perbarui KBLI dan NIB di OSS, lalu penuhi izin yang dipersyaratkan

Akta dan SK belum cukup. Kegiatan usaha baru harus terdaftar di OSS:

1. Masuk ke akun OSS (oss.go.id) milik PT.

2. Perbarui data perusahaan sesuai SK terbaru, lalu tambahkan KBLI baru pada NIB.

3. Isi data kegiatan usaha, lokasi, dan investasi untuk KBLI tersebut.

4. Lihat hasil penilaian risikonya. KBLI berisiko rendah cukup dengan NIB, sedangkan risiko lebih tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin yang harus dipenuhi sebelum kegiatan berjalan.

5. Unduh NIB yang telah diperbarui dan simpan bersama dokumen perubahan.

Jika sistem menolak, penyebab paling umum adalah ketidaksesuaian KBLI dengan RDTR lokasi atau data di SK yang belum sinkron.

Langkah 6: Sinkronkan data pajak (KLU)

Kegiatan usaha PT juga tercatat di data pajak melalui klasifikasi lapangan usaha (KLU). Setelah NIB diperbarui, periksa apakah KLU di pajak.go.id sudah mencerminkan kegiatan baru. Jika belum, ajukan pembaruan data agar laporan pajak dan faktur sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya. Dengan keenam langkah ini, cara menambah KBLI pada PT selesai secara tertib dan legalitas kegiatan usaha baru Anda terjamin.

Ya, jika Anda menambah kegiatan usaha baru atau memperluas cakupan kegiatan yang sudah ada. Kode KBLI tercantum di Pasal 3 akta (maksud dan tujuan serta kegiatan usaha), sehingga penambahannya wajib melalui akta perubahan dan persetujuan Kementerian Hukum. Perubahan akta tidak diperlukan jika sistem hanya mengonversi kode lama ke KBLI 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha.

Kapan wajib mengubah akta

Perubahan anggaran dasar wajib dilakukan pada kondisi berikut:

• Menambah kegiatan usaha baru. Misalnya PT perdagangan di Bandung yang mulai memproduksi sendiri barang dagangannya.

• Memperluas cakupan kegiatan yang sudah ada. Misalnya dari perdagangan eceran menjadi perdagangan besar.

• Mengganti kegiatan usaha utama. Kegiatan lama dihapus dan diganti dengan yang baru.

• Membutuhkan kode yang belum tercantum di akta untuk memenuhi syarat tender, kontrak, atau perizinan sektor tertentu.

Dasar hukumnya Pasal 21 UU PT No. 40 Tahun 2007: perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha memerlukan persetujuan Menteri Hukum.

Kapan cukup penyesuaian otomatis

Penyesuaian otomatis berlaku untuk PT yang tidak mengubah kegiatan usahanya. Setelah KBLI 2025 berlaku, sistem AHU Online dan OSS mengonversi kode lama ke kode baru berdasarkan tabel konversi, tanpa Anda perlu membuat akta perubahan. Anda tidak perlu mengajukan apa pun ke notaris untuk konversi semacam ini. Namun jika saat konversi Anda ingin sekalian menambah kegiatan baru, prosesnya kembali menjadi perubahan anggaran dasar.

Kesalahan umum: menambah KBLI di OSS saja padahal belum ada di akta

Ini kekeliruan yang paling sering terjadi. Pelaku usaha menambahkan KBLI langsung di OSS karena prosesnya terlihat cepat, padahal kode tersebut belum tercantum di akta. Akibatnya:

• Data NIB tidak sinkron dengan SK dan akta perusahaan.

• Pengajuan izin atau sertifikat standar berpotensi tertolak atau tertunda.

• Legalitas kegiatan usaha bisa dipertanyakan saat audit, due diligence investor, atau proses kerja sama dan tender.

• Perbaikannya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibanding mengurusnya berurutan sejak awal.

Urutan yang benar: akta perubahan, SK Kemenkum, lalu OSS.

Perbandingan: penyesuaian otomatis vs penambahan KBLI baru

Syarat menambah KBLI PT mencakup dokumen legalitas perusahaan, identitas pengurus dan pemegang saham, serta kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang. Kelengkapan dokumen sejak awal menentukan kelancaran proses di notaris, AHU Online, dan OSS.

Dokumen perusahaan

Siapkan dokumen berikut:

• Akta pendirian PT beserta seluruh akta perubahan terakhir

• SK pengesahan pendirian dan SK persetujuan perubahan sebelumnya dari Kemenkum

• NIB yang masih aktif di OSS

• NPWP perusahaan

• Keputusan RUPS atau keputusan sirkuler pemegang saham yang menyetujui penambahan KBLI

• Daftar kode KBLI 2025 beserta uraian kegiatan yang akan ditambahkan

• Alamat domisili usaha dan bukti penguasaan lokasi (sewa atau kepemilikan)

Dokumen pengurus dan pemegang saham

Identitas seluruh pihak yang menyetujui perubahan harus lengkap:

• KTP dan NPWP direksi dan komisaris

• KTP dan NPWP seluruh pemegang saham

• Surat kuasa jika penandatanganan diwakilkan

• Bukti hadir atau tanda tangan pada RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar

Pastikan data identitas sama dengan yang tercatat di akta sebelumnya. Perbedaan nama atau nomor sering menjadi penyebab pengajuan tertahan.

Syarat lokasi: kesesuaian kegiatan dengan RDTR dan zonasi

Setiap KBLI dinilai terhadap tata ruang di lokasi usaha. Lokasi di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, atau Sumedang punya zonasi yang berbeda, sehingga kode yang diterima di satu area belum tentu diterima di area lain. Yang perlu dicek:

1. RDTR wilayah tempat usaha berada, apakah kegiatan tersebut diperbolehkan di zona itu.

2. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), jika dipersyaratkan untuk KBLI dan skala usaha Anda.

3. Alamat di NIB agar sinkron dengan lokasi kegiatan baru.

Cek RDTR sebelum menandatangani akta. Jika KBLI ternyata tidak sesuai zonasi, sistem OSS akan menolaknya meskipun akta sudah terbit.

Syarat tambahan untuk sektor tertentu

Sebagian KBLI membutuhkan persyaratan di luar NIB, tergantung tingkat risikonya di OSS. Contoh umum (verifikasi ke instansi terkait):

• Perdagangan: sertifikat standar atau perizinan sektor sesuai jenis barang dan tingkat risiko (rujukan: kemendag.go.id).

• Konstruksi dan jasa konstruksi: sertifikat badan usaha dan tenaga ahli sesuai klasifikasi.

• Jasa keuangan: perizinan dari OJK (ojk.go.id).

• Makanan, obat, kosmetik, dan kesehatan: izin edar atau perizinan dari lembaga sektoral.

• Usaha berisiko menengah tinggi hingga tinggi: biasanya memerlukan sertifikat standar atau izin yang diverifikasi sebelum kegiatan berjalan.

Cek tingkat risiko dan persyaratan tiap KBLI di OSS sebelum akta dibuat agar tidak ada kejutan setelah SK terbit.

Bingung menentukan kode KBLI 2025 yang tepat atau ingin dokumen perubahan PT Anda dicek lebih dulu? Tim popjasabandung.id siap membantu pelaku usaha di Bandung dan sekitarnya, mulai dari konsultasi pemilihan KBLI hingga pengurusan akta dan OSS. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi awal. Pembahasan biaya dan waktu prosesnya ada di bagian berikutnya.

Biaya menambah KBLI PT terdiri dari honor notaris, PNBP perubahan anggaran dasar, dan biaya layanan jika Anda memakai jasa pengurusan. Waktu prosesnya bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian KBLI dengan tata ruang, tetapi PT yang siap biasanya selesai dalam hitungan hari kerja hingga sekitar dua minggu.

Komponen biaya

Biaya bisa berbeda antar PT, terutama bila perubahan menyangkut modal dasar, alamat, atau susunan pengurus sekaligus.

Estimasi waktu per tahap

Angka berikut perkiraan umum untuk PT dengan dokumen lengkap dan tanpa kendala sistem:

1. Penentuan KBLI dan RUPS: 1-2 hari kerja

2. Akta perubahan di notaris: 1-3 hari kerja

3. Persetujuan dan SK dari Kemenkum lewat AHU Online: beberapa hari kerja

4. Update KBLI dan NIB di OSS: 1-2 hari kerja

5. Sertifikat standar atau izin sektoral: bergantung instansi dan tingkat risiko, di luar hitungan di atas

Proses dapat lebih lama bila data pengurus tidak sinkron, KBLI tidak sesuai RDTR, atau sistem AHU dan OSS sedang padat.

Tips menekan biaya dan mempercepat proses

• Pilih semua KBLI sekaligus. Menambah satu per satu berarti membayar akta dan PNBP berulang kali.

• Cek RDTR dan tingkat risiko sebelum akta dibuat. Ini mencegah revisi akta karena KBLI ditolak OSS.

• Siapkan dokumen lengkap di awal: akta dan SK sebelumnya, NIB, NPWP, serta KTP dan NPWP semua pengurus dan pemegang saham.

• Pastikan data identitas seragam dengan akta terdahulu.

• Gabungkan perubahan lain (alamat, pengurus, modal) dalam satu akta bila memang dibutuhkan.

• Ikuti urutan yang benar: akta, SK Kemenkum, lalu OSS.

Mengurus penambahan KBLI sendiri memang bisa, tetapi tiga titik rawan sering memakan waktu: salah memilih kode KBLI 2025, akta yang tidak sinkron dengan OSS, dan KBLI yang bentrok dengan zonasi. Pendampingan lokal membantu Anda melewati ketiganya tanpa bolak-balik.

Keuntungan pendampingan lokal

• Koordinasi dengan notaris. Jadwal RUPS, penandatanganan, dan pengajuan AHU diatur dalam satu alur.

• Pemahaman konteks Bandung Raya. Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang memiliki zonasi dan karakter usaha berbeda, misalnya fashion dan konveksi, kuliner, industri kreatif, digital, hingga manufaktur.

• Pemilihan KBLI yang tepat sasaran. Kode dicocokkan dengan kegiatan riil, tingkat risiko, dan RDTR lokasi, bukan asal dipilih.

• Data terjaga sinkron. Akta, SK, NIB, dan KLU pajak diperiksa agar konsisten.

Layanan yang tercakup

1. Konsultasi dan pemilihan KBLI 2025 sesuai rencana usaha

2. Pengecekan tingkat risiko dan kesesuaian lokasi

3. Penyusunan dokumen RUPS dan koordinasi akta perubahan

4. Pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar di AHU Online

5. Pembaruan KBLI dan NIB di OSS

6. Panduan pemenuhan sertifikat standar atau izin sektoral bila diperlukan

Jangan tunda legalitas usaha baru Anda. Setiap hari Anda menjalankan kegiatan yang belum tercantum di akta dan NIB adalah risiko tender gagal, izin tertunda, atau kerja sama tertahan. [Chat WhatsApp popjasabandung.id sekarang] dan dapatkan panduan KBLI yang tepat untuk PT Anda di Bandung dan sekitarnya.

Apakah menambah KBLI pada PT harus mengubah akta?

Ya, jika Anda menambah kegiatan usaha baru atau memperluas cakupan kegiatan yang ada. Kode KBLI tercantum di Pasal 3 akta, sehingga penambahannya perlu akta perubahan dan persetujuan Kementerian Hukum. Konversi otomatis ke KBLI 2025 tanpa perubahan kegiatan usaha tidak memerlukan perubahan akta.

Berapa lama proses menambah KBLI PT di Bandung?

Untuk dokumen lengkap, prosesnya umumnya berkisar dari beberapa hari kerja hingga sekitar dua minggu, mencakup RUPS, akta notaris, persetujuan AHU, dan update OSS. Waktu bisa bertambah jika data tidak sinkron, KBLI tidak sesuai RDTR, atau KBLI mensyaratkan izin sektoral.

Berapa biaya menambah KBLI pada PT?

Biaya mencakup honor notaris, PNBP perubahan anggaran dasar, dan biaya layanan jika memakai jasa. Besarnya berbeda antar notaris dan kasus, serta tarif PNBP dapat berubah. Pastikan mengecek tarif terbaru di ahu.go.id dan meminta rincian biaya tertulis sebelum memulai.

Apakah bisa menambah KBLI langsung di OSS tanpa notaris?

Tidak untuk kegiatan usaha baru yang belum ada di akta. Tanpa akta perubahan dan SK Kemenkum, data OSS tidak sinkron dengan dokumen badan hukum dan berisiko ditolak atau bermasalah saat pengurusan izin. Urutan yang benar: akta perubahan, SK Kemenkum, lalu update OSS.

Berapa jumlah KBLI maksimal dalam satu PT?

PT pada umumnya dapat memiliki lebih dari satu KBLI. Namun ketentuan teknis dan batas dalam sistem dapat berubah, jadi cek ketentuan terbaru di AHU Online dan OSS. Pilih KBLI yang benar-benar relevan dengan rencana usaha agar perizinan dan pengawasan lebih mudah.

Apa bedanya penyesuaian otomatis KBLI 2025 dengan penambahan KBLI baru?

Penyesuaian otomatis hanya mengonversi kode lama ke KBLI 2025 lewat tabel konversi, tanpa perubahan kegiatan usaha dan tanpa akta baru. Penambahan KBLI baru menambah atau memperluas kegiatan usaha, sehingga wajib melalui perubahan anggaran dasar, persetujuan Kemenkum, lalu pembaruan OSS.

Itulah alur lengkap cara menambah KBLI pada PT, dari pemilihan kode hingga NIB terbarui. Untuk PT di Bandung dan sekitarnya yang ingin prosesnya rapi sejak awal, popjasabandung.id siap mendampingi Anda.

Kontak dan Lokasi Terdekat

POPJASA memiliki jaringan layanan yang luas dan tim profesional yang siap membantu Anda. Anda bisa dengan mudah menghubungi tim kami untuk:

• Konsultasi awal GRATIS

• Menanyakan persyaratan lengkap

• Mendapatkan estimasi biaya dan waktu

• Menjadwalkan pertemuan jika diperlukan

Kemudian meskipun kantor pusat berada di Surabaya dan memiliki banyak cabang di berbagai kota, layanan POPJASA tetap menjangkau kota lain secara optimal melalui sistem kerja yang sudah terstruktur dan profesional.

Layanan Online dan Offline

Selain itu, POPJASA juga menyediakan layanan fleksibel yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda bisa memilih:

Layanan Online:

• Konsultasi via WhatsApp : 082333392792

• Pengiriman dokumen via email

• Proses pengurusan tanpa harus keluar rumah

Layanan Offline:

• Meeting langsung dengan tim (by appointment)

• Pendampingan dokumen secara langsung

• Penjelasan detail secara tatap muka

Konsultasi GRATIS sekarang juga!
Informasi lebih lanjut : atau popjasa.id

Klik Kontak Kami Di Sini